Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan kebijakan dengan program dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, implementasi program dan pencairan BLSM dinilai banyak pihak bermasalah dan bermuatan politis menjelang Pemilu 2014.
Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 9,3 triliun untuk 62 juta masyarakat miskin atau 15 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang dianggap layak menerima BLSM. Data itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kenyataan di lapangan, tidak semua warga miskin mendapatkan BLSM sebaliknya warga kaya malah terdaftar sebagai penerima BLSM sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya. Pemerintah berkilah, salah satu menterinya menyebutkan data itu menggunakan statistik tahun 2011.
Salah satu contoh, Warkem (65), janda tua yang tinggal di rumah berukuran 4x5 meter di RT 03/RW 01 Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah. Warkem hanya hidup mengandalkan bantuan masyarakat sekitar yang mengirimkan sayur-mayur atau lauk-pauk.
Tetangga Warkem, Sri Haryati (38) mengaku kaget, Warkem yang termasuk dalam golongan tidak mampu tak tersentuh BLSM. Padahal menurut Sri, dirinya dan tetangga lain sukarela mengantar makanan kepada Warkem setiap hari.
"Kadang sehari saya kirim makan 2-3 kali. Saya tidak tega melihat kehidupan Bu Warkem yang hidup tak menentu," paparnya saat ditemui.
Berbeda dengan Lilis Hartono (47), warga Jalan Dieng RT 04 RW 01, Banaran, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengaku kesal dengan program BLSM. Apalagi pria yang juga menjabat sebagai ketua RT tersebut, juga masuk dalam daftar penerima.
Kekesalan tersebut dituangkan lewat sebuah aksi, bersama tujuh warga lainnya. Dengan telanjang dada, Lilis datang ke tempat pembagian BLSM yang dipusatkan di kantor Balai Desa Sanggrahan, Grogol, yang berjarak 1 Km dari rumahnya. Kekesalan tersebut ia tuliskan dengan sebuah kalimat di dada dan punggungnya, "karena SBY Aku Ngemis".
"Program BLSM ini benar-benar kacau. Saya yang tidak membutuhkan, kenapa malah dapat KPS. Sementara warga saya yang tua renta, tidur hanya di emperan malah tidak dapat apa-apa," ujar Lilis kepada wartawan di Sukoharjo, Senin (15/7).
Menurut Lilis, sebenarnya, ia dan tujuh warga lainnya telah menolak mendapatkan KPS. Namun setelah mengetahui ada lima warganya yang tidak mampu, ia bersama tujuh warganya terpaksa mengambilnya. "Ini saya terpaksa ambil. Nanti mau saya bagikan ke warga saya yang butuh," katanya.
Lilis mengingatkan kepada SBY bahwa pembagian BLSM adalah bentuk pembodohan rakyat. Pria yang sehari-hari berjualan air isi ulang tersebut menilai BLSM adalah cara mengajari rakyat untuk mengemis. "Kita diajari SBY untuk mengemis, bukannya mendidik untuk mandiri. 15 juta penduduk negeri ini disuruh SBY untuk mengemis. Berebut satu dengan yang lainnya, bertengkar dengan saudara sendiri," tegasnya.
BLSM juga bermasalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Warga RT 03 Pedukuhan Grogol, Desa Mulyodadi, Kabupaten Bantul, membakar 28 surat undangan pengambilan kartu perlindungan sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat.
"Aneh, juragan batik punya mobil dan rumah bagus dapat BLSM, sementara warga saya yang jompo, miskin dan serba kekurangan, malah tidak dapat. Daripada menimbulkan kecemburuan sosial, saya bakar saja semua," kata Ketua RT 03 Pedukuhan Grogol, Wahono di Bantul, Kamis (4/7).
Wahono menyebutkan di RT 03 Pedukuhan Grogol terdapat 48 KK, 28 KK di antaranya terdaftar sebagai penerima BLSM dari pemerintah pusat. Namun, setidaknya ada 14 KK yang tergolong miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.
"Kami warga RT 03 sepakat membakar surat undangan pengambilan kartu perlindungan sosial (KPS), sebagai bentuk protes atas pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran," terangnya.
Karut marut BLSM juga terjadi Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Di daerah ini, justru penerima BLSM adalah orang-orang yang memiliki mobil pribadi satu hingga dua unit dan memiliki kebun sawit.
Tokoh Masyarakat Desa Air Merah Kabupaten Mukomuko, Darussalam, mendesak pemerintah mendata ulang program tersebut agar tepat sasaran untuk warga. Darussalam menyebutkan, janda miskin saja di desa itu tidak terdaftar sebagai penerima BLSM sedangkan kepala desa dan semua perangkatnya terdaftar dan menerima BLSM.
"Saya tidak ada maksud lain atas BLSM ini, namun sangat kasihan kepada warga yang miskin tidak menikmati subsidi dari pemerintah pusat melainkan dinikmati orang - orang yang sudah mampu," ujar Darussalam, Selasa (16/7).
Malah penyelewengan dana BLSM terjadi di Desa Terantang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Setiap warga dipaksa perangkat desa menyerahkan uang sejumlah Rp 50 ribu per orangnya. Jika menolak, jatah BLSM dan kartunya tidak akan diberikan perangkat desa.
"Kami dipaksa oleh perangkat desa. Mulai Dari RT dan Kepala Desa. Jika tak mau, BLSM tak akan diberikan," ujar warga Desa Terantang yang ikut mendapat BLSM.
Selain itu, warga desa juga di paksa membuat surat pernyataan yang menyatakan kesukarelaan masyarakat menyerahkan uang Rp 50 ribu. "Kata perangkat desa, pemotongan itu akan di berikan kepada masyarakat Desa lainnya yang tidak kebagian BLSM. Padahal, hampir seluruh Warga Desa kebagian BLSM. Saya rasa, itu akal-akalan saja," ujar pria yang tidak mau disebutkan identitas ini.
Karut marut BLSM di atas merupakan beberapa contoh amburadulnya program pemerintah. Padahal pemerintah selalu menyebut program tersebut untuk membantu rakyat miskin.
Kesimpulannya:
Pertama, saya mau coba jelasin apa fungsi dari BLSM. Saya akan coba berbagi SEDIKIT ilmu ekonomi makro yang saya pahami.
"Harga BBM terhadap harga barang lain itu berbanding lurus. Demikian pula seharusnya harga barang terhadap penghasilan rakyat."
Jadi ketika harga BBM di naikkan, sebenarnya yang naik itu hanya harga nominalnya terhadap mata uang. Karena dalam jangka panjang harga2 barang lain akan ikut naik dengan persentase hampir/rata2 sama dengan kenaikkan harga BBM. Sebagai contoh, jika saya tidak salah ingat tahun 1995 harga BBM Rp 450,- harga 1 butir telur ayam buras Rp150,-. nah pada tahun 2012 harga BBM Rp 4.500,-/liter harga telur Rp 1.500/butir. Artinya akan ada keseimbangan baru setelah harga BBM di naikkan, sederhananya dalam matematika seperti 1/3 yang kemudian naik menjadi 2/6. Hal ini seharusnya juga berlaku pada perbandingan harga barang terhadap penghasilan masyarakat. Apabila terjadi Inflasi tahunan 7% akibat kenaikkan harga BBM maka selayaknya gaji atau UMP harus dinaikkan Minimal 7% pada tahun tersebut. coba googling deh kenaikkan UMP setiap daerahnya ama Inflasi gdean mana. Klo gdean Inflasi kita wajib demo, tapi klo gdean kenaikkan gaji kita wajib berterima kasih!!!
Nah, tugas pemerintah ialah memastikan keseimbangan tersebut tercapai sesegera mungkin agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampak kenaikkan harga BBM. Jika selama ini harga BBM naik itu hanya memberatkan masyarakat beberapa bulan saja, itu artinya pemerintah berhasil melindungi rakyatnya dari dampak kenaikkan harga BBM....lantas apa fungsi BLSM??? Fungsi BLSM itu ialah untuk melindungi saudara kita yang "kekebalan"nya kurang terhadap dampak sementara kenaikkan harga BBM. Orang kaya relatif lebih KEBAL terhadap dampak kenaikkan harga BBM.
BLSM itu sifatnya SEMENTARA menjelang tercipta keseimbangan baru antara pendapatan dan pengeluaran rakyat. Makanya namanya "Bantuan langsung SEMENTARA" bukan "Bantuan Langsung Selamanya".
Kedua,,,Dengan demikian berarti pemerintah mengajari mengemis karena memberikan "ikan" bukan "Kail"? TIDAK! karena membantu orang yg tidak mampu "DISAAT KESULITAN" itu WAJIB hukumnya dan sebenarnya "Kail" nya pun tersedia. Kembali ke masyarakatnya lagi mau mengambil yang "tersedia" itu atau tidak!!!. Lalu apa saja "KAIL" yang saya maksudkan? Dari pemerintah ada kredit UKM bahkan ada yg tanpa agunan. pelatihan2 tentang pertanian dan perikanan yang diberikan oleh penyuluh. Dari swasta coba deh liat di koran atau internet, berapa banyaknya lowongan kerja yang tersedia. Tinggal masyarakatnya! mau atau tidak berusaha!!!
Dimana-mana lapangan pekerjaan itu di "sediakan" bukan "diberikan". mana ada perusahaan yang ataupun negara yang mau maksa2 org untuk bekerja, mlahan yg kayakgtu namanya ngejajah!.
Ingat, jangan mau menjadi orang miskin karena pemerintah. Jadilah orang kaya karena diri sendiri!!!
Ketiga...Kenapa kita ini sejak dulu tidak pernah menghargai pemimpin? Kita terlalu suka bergunjing, mencaci orang lain bahkan orang2 yang sudah berusaha mengurus kita mengurus negara kita. Coba d ingat2 Soekarno yg saat ini bnyak d kagumi itu berhasil d gulingkan Soeharto karena ada kesempatan setelah banyaknya rakyat yang tidak suka kepadanya masa itu. Soeharto juga demikian, Habibi dan Gusdur pun demikian!!! megawati pun tidak luput dari cacian goblok tolol karena menjual beberapa aset negara...Apabila kita mencari kesalahan terhadap manusia, SUDAH PASTI akan kita temukan. Tinggal kita menghitung saja apakah lebih banyak kesalahan atau kebaikkannya?
Budaya kita budaya timur, hargai tata krama. Menyebut2 SBY SBY saja yg notabene rata2 kita d bwah umur beliau sudah kurang ajar. Apalagi di ikuti dengan cacian.
Terakhir... Jangan Lupa, Presiden, Menteri & Anggota DPR itu sebenarnya beberapa orang rakyat yang terpilih. Artinya, kelakuan mereka itu ya cerminan dari kelakuan kita sendiri. rakyat yg baik akan mendapatkan pemimpin yang baik begitu pula sebaliknya. Jika kita KORUPTOR, PEMALAS, SUKA BERTENGKAR maka tidak heran kita akan mendapatkan pemimpin2 yang seperti itu pula!!!...
Sumber: http://www.kaskus.co.id/thread/51ed90783dcb17a137000006
Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 9,3 triliun untuk 62 juta masyarakat miskin atau 15 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang dianggap layak menerima BLSM. Data itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kenyataan di lapangan, tidak semua warga miskin mendapatkan BLSM sebaliknya warga kaya malah terdaftar sebagai penerima BLSM sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya. Pemerintah berkilah, salah satu menterinya menyebutkan data itu menggunakan statistik tahun 2011.
Salah satu contoh, Warkem (65), janda tua yang tinggal di rumah berukuran 4x5 meter di RT 03/RW 01 Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah. Warkem hanya hidup mengandalkan bantuan masyarakat sekitar yang mengirimkan sayur-mayur atau lauk-pauk.
Tetangga Warkem, Sri Haryati (38) mengaku kaget, Warkem yang termasuk dalam golongan tidak mampu tak tersentuh BLSM. Padahal menurut Sri, dirinya dan tetangga lain sukarela mengantar makanan kepada Warkem setiap hari.
"Kadang sehari saya kirim makan 2-3 kali. Saya tidak tega melihat kehidupan Bu Warkem yang hidup tak menentu," paparnya saat ditemui.
Berbeda dengan Lilis Hartono (47), warga Jalan Dieng RT 04 RW 01, Banaran, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengaku kesal dengan program BLSM. Apalagi pria yang juga menjabat sebagai ketua RT tersebut, juga masuk dalam daftar penerima.
Kekesalan tersebut dituangkan lewat sebuah aksi, bersama tujuh warga lainnya. Dengan telanjang dada, Lilis datang ke tempat pembagian BLSM yang dipusatkan di kantor Balai Desa Sanggrahan, Grogol, yang berjarak 1 Km dari rumahnya. Kekesalan tersebut ia tuliskan dengan sebuah kalimat di dada dan punggungnya, "karena SBY Aku Ngemis".
"Program BLSM ini benar-benar kacau. Saya yang tidak membutuhkan, kenapa malah dapat KPS. Sementara warga saya yang tua renta, tidur hanya di emperan malah tidak dapat apa-apa," ujar Lilis kepada wartawan di Sukoharjo, Senin (15/7).
Menurut Lilis, sebenarnya, ia dan tujuh warga lainnya telah menolak mendapatkan KPS. Namun setelah mengetahui ada lima warganya yang tidak mampu, ia bersama tujuh warganya terpaksa mengambilnya. "Ini saya terpaksa ambil. Nanti mau saya bagikan ke warga saya yang butuh," katanya.
Lilis mengingatkan kepada SBY bahwa pembagian BLSM adalah bentuk pembodohan rakyat. Pria yang sehari-hari berjualan air isi ulang tersebut menilai BLSM adalah cara mengajari rakyat untuk mengemis. "Kita diajari SBY untuk mengemis, bukannya mendidik untuk mandiri. 15 juta penduduk negeri ini disuruh SBY untuk mengemis. Berebut satu dengan yang lainnya, bertengkar dengan saudara sendiri," tegasnya.
BLSM juga bermasalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Warga RT 03 Pedukuhan Grogol, Desa Mulyodadi, Kabupaten Bantul, membakar 28 surat undangan pengambilan kartu perlindungan sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat.
"Aneh, juragan batik punya mobil dan rumah bagus dapat BLSM, sementara warga saya yang jompo, miskin dan serba kekurangan, malah tidak dapat. Daripada menimbulkan kecemburuan sosial, saya bakar saja semua," kata Ketua RT 03 Pedukuhan Grogol, Wahono di Bantul, Kamis (4/7).
Wahono menyebutkan di RT 03 Pedukuhan Grogol terdapat 48 KK, 28 KK di antaranya terdaftar sebagai penerima BLSM dari pemerintah pusat. Namun, setidaknya ada 14 KK yang tergolong miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.
"Kami warga RT 03 sepakat membakar surat undangan pengambilan kartu perlindungan sosial (KPS), sebagai bentuk protes atas pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran," terangnya.
Karut marut BLSM juga terjadi Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Di daerah ini, justru penerima BLSM adalah orang-orang yang memiliki mobil pribadi satu hingga dua unit dan memiliki kebun sawit.
Tokoh Masyarakat Desa Air Merah Kabupaten Mukomuko, Darussalam, mendesak pemerintah mendata ulang program tersebut agar tepat sasaran untuk warga. Darussalam menyebutkan, janda miskin saja di desa itu tidak terdaftar sebagai penerima BLSM sedangkan kepala desa dan semua perangkatnya terdaftar dan menerima BLSM.
"Saya tidak ada maksud lain atas BLSM ini, namun sangat kasihan kepada warga yang miskin tidak menikmati subsidi dari pemerintah pusat melainkan dinikmati orang - orang yang sudah mampu," ujar Darussalam, Selasa (16/7).
Malah penyelewengan dana BLSM terjadi di Desa Terantang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Setiap warga dipaksa perangkat desa menyerahkan uang sejumlah Rp 50 ribu per orangnya. Jika menolak, jatah BLSM dan kartunya tidak akan diberikan perangkat desa.
"Kami dipaksa oleh perangkat desa. Mulai Dari RT dan Kepala Desa. Jika tak mau, BLSM tak akan diberikan," ujar warga Desa Terantang yang ikut mendapat BLSM.
Selain itu, warga desa juga di paksa membuat surat pernyataan yang menyatakan kesukarelaan masyarakat menyerahkan uang Rp 50 ribu. "Kata perangkat desa, pemotongan itu akan di berikan kepada masyarakat Desa lainnya yang tidak kebagian BLSM. Padahal, hampir seluruh Warga Desa kebagian BLSM. Saya rasa, itu akal-akalan saja," ujar pria yang tidak mau disebutkan identitas ini.
Karut marut BLSM di atas merupakan beberapa contoh amburadulnya program pemerintah. Padahal pemerintah selalu menyebut program tersebut untuk membantu rakyat miskin.
Kesimpulannya:
Pertama, saya mau coba jelasin apa fungsi dari BLSM. Saya akan coba berbagi SEDIKIT ilmu ekonomi makro yang saya pahami.
"Harga BBM terhadap harga barang lain itu berbanding lurus. Demikian pula seharusnya harga barang terhadap penghasilan rakyat."
Jadi ketika harga BBM di naikkan, sebenarnya yang naik itu hanya harga nominalnya terhadap mata uang. Karena dalam jangka panjang harga2 barang lain akan ikut naik dengan persentase hampir/rata2 sama dengan kenaikkan harga BBM. Sebagai contoh, jika saya tidak salah ingat tahun 1995 harga BBM Rp 450,- harga 1 butir telur ayam buras Rp150,-. nah pada tahun 2012 harga BBM Rp 4.500,-/liter harga telur Rp 1.500/butir. Artinya akan ada keseimbangan baru setelah harga BBM di naikkan, sederhananya dalam matematika seperti 1/3 yang kemudian naik menjadi 2/6. Hal ini seharusnya juga berlaku pada perbandingan harga barang terhadap penghasilan masyarakat. Apabila terjadi Inflasi tahunan 7% akibat kenaikkan harga BBM maka selayaknya gaji atau UMP harus dinaikkan Minimal 7% pada tahun tersebut. coba googling deh kenaikkan UMP setiap daerahnya ama Inflasi gdean mana. Klo gdean Inflasi kita wajib demo, tapi klo gdean kenaikkan gaji kita wajib berterima kasih!!!
Nah, tugas pemerintah ialah memastikan keseimbangan tersebut tercapai sesegera mungkin agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampak kenaikkan harga BBM. Jika selama ini harga BBM naik itu hanya memberatkan masyarakat beberapa bulan saja, itu artinya pemerintah berhasil melindungi rakyatnya dari dampak kenaikkan harga BBM....lantas apa fungsi BLSM??? Fungsi BLSM itu ialah untuk melindungi saudara kita yang "kekebalan"nya kurang terhadap dampak sementara kenaikkan harga BBM. Orang kaya relatif lebih KEBAL terhadap dampak kenaikkan harga BBM.
BLSM itu sifatnya SEMENTARA menjelang tercipta keseimbangan baru antara pendapatan dan pengeluaran rakyat. Makanya namanya "Bantuan langsung SEMENTARA" bukan "Bantuan Langsung Selamanya".
Kedua,,,Dengan demikian berarti pemerintah mengajari mengemis karena memberikan "ikan" bukan "Kail"? TIDAK! karena membantu orang yg tidak mampu "DISAAT KESULITAN" itu WAJIB hukumnya dan sebenarnya "Kail" nya pun tersedia. Kembali ke masyarakatnya lagi mau mengambil yang "tersedia" itu atau tidak!!!. Lalu apa saja "KAIL" yang saya maksudkan? Dari pemerintah ada kredit UKM bahkan ada yg tanpa agunan. pelatihan2 tentang pertanian dan perikanan yang diberikan oleh penyuluh. Dari swasta coba deh liat di koran atau internet, berapa banyaknya lowongan kerja yang tersedia. Tinggal masyarakatnya! mau atau tidak berusaha!!!
Dimana-mana lapangan pekerjaan itu di "sediakan" bukan "diberikan". mana ada perusahaan yang ataupun negara yang mau maksa2 org untuk bekerja, mlahan yg kayakgtu namanya ngejajah!.
Ingat, jangan mau menjadi orang miskin karena pemerintah. Jadilah orang kaya karena diri sendiri!!!
Ketiga...Kenapa kita ini sejak dulu tidak pernah menghargai pemimpin? Kita terlalu suka bergunjing, mencaci orang lain bahkan orang2 yang sudah berusaha mengurus kita mengurus negara kita. Coba d ingat2 Soekarno yg saat ini bnyak d kagumi itu berhasil d gulingkan Soeharto karena ada kesempatan setelah banyaknya rakyat yang tidak suka kepadanya masa itu. Soeharto juga demikian, Habibi dan Gusdur pun demikian!!! megawati pun tidak luput dari cacian goblok tolol karena menjual beberapa aset negara...Apabila kita mencari kesalahan terhadap manusia, SUDAH PASTI akan kita temukan. Tinggal kita menghitung saja apakah lebih banyak kesalahan atau kebaikkannya?
Budaya kita budaya timur, hargai tata krama. Menyebut2 SBY SBY saja yg notabene rata2 kita d bwah umur beliau sudah kurang ajar. Apalagi di ikuti dengan cacian.
Terakhir... Jangan Lupa, Presiden, Menteri & Anggota DPR itu sebenarnya beberapa orang rakyat yang terpilih. Artinya, kelakuan mereka itu ya cerminan dari kelakuan kita sendiri. rakyat yg baik akan mendapatkan pemimpin yang baik begitu pula sebaliknya. Jika kita KORUPTOR, PEMALAS, SUKA BERTENGKAR maka tidak heran kita akan mendapatkan pemimpin2 yang seperti itu pula!!!...
Sumber: http://www.kaskus.co.id/thread/51ed90783dcb17a137000006